Thursday, October 19, 2017

Upaya Penanganan Pada Kasus Pelanggaran HAM

Upaya Penanganan Pada Kasus Pelanggaran HAM

Pada Upaya penanganan ini dapat berupa Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia serta  Upaya dimana Penanganan Kasus Pelanggaran HAM. Dalam melakukan Proses penanganan terhadap suatu kasus pelanggaran HAM bisa dilakukan melalui lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), atau Pengadilan HAM, dan Pengadilan HAM ad hoc.
Upaya Pencegahan Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia)
Mencegah memang lebih lebih baik dari pada mengobati. Pernyataan itu menag sudah tentunya telah sering kita dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam suatu proses pada penegakkan HAM. Tindakan terbaik dalam penegakan HAM adalah dengan cara mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari mulai pelanggaran HAM. Apabila faktor penyebabnya memang tidak muncul, maka pelanggaran HAM tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan secara cepat. Berikut ini merupakan beberapa tindakan pencegahan yang dapat dilakukan dalam mengatasi suatu kasus pelanggaran HAM yang ada:
  1. Supremasi hukum dan demokrasi harus segera ditegakkan. Pendekatan pada suatu hukum dan pendekatan dialogis harus segera dikemukakan dalam rangka untukl melibatkan partisipasi masyarakat pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan para pejabat peneg4k hukum juga segera memenuhi kewajiban dengan cara memberikan suatu pelayanan yang terbaik secara baik dan juga adil kepada masyarakat, Serta mampu memberikan suatu perlindungan untuk warga dari hal-hal perbuatan yang menentang ataupun melawan hukum, serta menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka untuk menegakkan hukum yang ada.
  2. Meningkatkan suatu kualitas pelayanan publik supaya dapat mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah.
  3. Meningkatkan suatu pengawasan pada masyarakat serta juga lembaga-lembaga politik yang ada terhadap setiap upaya dalam penegakan HAM yang dapat dilakukan oleh pemerintah.
  4. Meningkatkan suatu penyebar luasan pada suatu prinsip-prinsip HAM dan pada masyarakat dengan mendirikan suatu lembaga pendidikan yang formal (sekolah/perguruan tinggi) ataupun dapat secara nonformal (kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus).
  5. Meningkatkan profesionalisme pada suatu lembaga keamanan dan pertahanan negara.
  6. Meningkatkan kerja sama yang sangat harmonis pada tiap-tiap kelompok ataupun pada golongan dalam masyarakat agar dapat saling memahami dan menghormati keyakinan serta  pendapat masing-masing.
 
Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran HAM
Pada Penyelesaian suatu kasus terhadap adanya pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia,maka dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan juga pada  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang hukum Pengadilan HAM. Berdasarkan undang-undang yang ada di indonesia, proses persidangannya juga akan berlandaskan pada ketentuan Hukum Acara Pidana, seperti berikut ini: 
  1. Proses penyidikan serta penangkapan biasanya dilakukan oleh Jaksa Agung dengan disertai oleh beberapa surat perintah dan juga beberapa alasan penangkapan, kecuali tertangkap tangan. Penahanan untuk pemeriksaan psfs sidang di Pengadilan HAM yg dapat dilakukan paling lama adalah 90 hari dan juga bisa diperpanjang paling lama 30 hari oleh pengadilan negeri setempat .Dan proses Penahanan yang ada di Pengadilan Tinggi dapat dilakukan paling lama 60 hari dan juga bisa diperpanjang paling lama 30 hari. Penahanan di Mahkamah Agung paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari.
  2. Penyelidikan pada suatu pelanggaran hak asasi manusia yang berat biasanya dilakukan oleh Komnas HAM. Dalam melakukan penyelidikan, Komnas HAM juga bisa membentuk Tim ad hoc yang terdiri dari Komnas Ham serta beberapa unsur masyarakat. 
  3. Hasil penyelidikan Komnas HAM yang berupa laporan pelanggaran hak asasi manusia, diserahkan berkasnya kepada Jaksa Agung yang bertugas sebagai penyidik. Jaksa Agung wajib menindak lanjuti laporan dari Komnas Ham tersebut. Jaksa Agung sebagai penyidik dapat membentuk penyidik ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. 
  4. Proses penuntutan perkara pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Jaksa Agung. Dalam pelaksanaan tugasnya, Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah atau masyarakat. Setiap saat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jaksa penuntut umum ad hoc sebelum melaksanakan tugasnya harus mengucapkan sumpah atau janji.
  5. Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan HAM yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM paling lama 180 hari setelah berkas perkara dilimpahkan dari penyidik kepada Pengadilan HAM. Majelis Hakim Pengadilan HAM yang berjumlah lima orang terdiri atas dua orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan tiga orang hakim ad hoc yang diketuai oleh hakim dari Pengadilan HAM yang bersangkutan. 
  6. Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi. Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM di Pengadilan Tinggi dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri atas dua orang hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan tigaorang hakim ad hoc.
  7. Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung. Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM berat di Mahkamah Agung dilakukan oleh majelis hakim terdiri atas dua orang Hakim Agung dan tiga orang hakim ad hoc. Hakim ad hoc di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 Demikian Upaya Penanganan Pada Kasus Pelanggaran HAM.Semoga bermanfaat

Wednesday, October 4, 2017

Bagaimana Cara Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Dari Internal Dan Eksternal

Upaya Menjaga Keutuhan NKRI Baik dari Eksternal Maupun Dari Internal - Sejak proklamasi kemerdekaan, memang keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia juga ternyata pernah mengalami pasang surut. Gangguan demi gangguan yang ingin berusaha memecah belah dan membubarkan Republik Indonesia sudah banyak terjadi, baik yang berasal dari luar ataupun dari dalam negeri.  

Tantangan yang selalu dihadapi pada bangsa Indonesia ini yang ada di lingkungan internal adalah mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia agar selalu tetap utuh dan juga selalu bersatu. Globalisasi begitu cepat hadir dengan kehidupan masyarakat Indonesia pada dewasa ini. Fenomena globalisasi ini tentu membawa angin perubahan terhadap setiap kondisi kemasyarakatan yang ada di masa mendatang. Memang dalam Kecepatan arus informasi untuk mendistribusikan opini dan berita publik telah sedemikian tepatnya mengubah pandangan dan wawasan seseorang. Proses perubahan yang demikian cepat akibat globalisasi tersebut membawa dampak yang tidak kecil bagi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat bagi Indonesia.  

Bagaimana Cara Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Dari Internal Dan Eksternal


Di Indonesia sampai detik ini masih berpotensi sangat ancaman kedaulatan negara yang biasanya berbentuk konflik pada area perbatasan, pelanggaran wilayah, serta adanya indikasi gangguan keamanan maritim dan dirgantara, gangguan keamanan di wilayah perbatasan berupa melintas batas secara ilegal tanpa izin pada negara, kegiatan penyelundupan senjata dan bahan peledak, masalah separatism, ancaman terorisme dalam negeri dan sebagainya. 

Tantangan Bangsa Indonesia Secara Eksternal
Tantangan eksternal adalah segala bentuk gangguan yang biasanya akan datang dari luar negeri yang dapat menggoyahkan persatuan dan kesatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI). Serta Faktor tantangan eksternal merupakan faktor yang memnag dapat timbul dari luar negara Indonesia, jika masyarakat Indonesia sendiri tidak menyadarinya, rakyat akan dengan mudah tercerai berai. Berikut adalah macam-macam tantangan eksternal:
  1. Campur tangan asing
  2. Masuknya budaya asing

Tantangan Bangsa Indonesia Secara Internal
Tantangan secara internal adalah segala suatu bentuk gangguan yang biasnya datang dari dalam negeri yang mempunyai tujuan untuk menggoyahkan kesatuan dan persatuan NKRI. Gangguan-gangguan itu dapat menghambat pembangunan nasional untuk menghadapi tantangan yang tidak ringan. Perubahan pada auatu aspek kultur dan juga pada tata nilai,dapat diarahkan pada sikap dan perilaku penyelenggara pertahanan negara dalam memposisikan tugasnya sebagai insan pertahanan negara yang profesional. Berikut ini adalah macam-macam tantangan internal:
  1. Potensi kekayaan budaya dan ketidakadilan ekonomi
    Gerakan separatisme muncul akibat adanya aspirasi yang tersumbat atau tidak sampai ke pemerintahan pusat, juga tidak adanya keadilan ekonomi dan pembangunan yang merata di beberapa daerah. 
  2. Perpecahan dan disintegrasi
    Apabila ada yang ingin mengubah NKRI, sudah dipastikan akan banyak daerah di Indonesia yang ingin segera memisahkan diri dan mendirikan negara sendiri, tidak semua daerah yang berbeda kultur dan budaya akan bisa menerima konsep baru. 
  3. Pertikaian horizontal
    Mengubah NKRI Sama halnya dengan merombak total semua bangunan yang ada di Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, jika kita sudah tidak berlaku dan sebagaimana mestinya sebagai bangsa indonesia, Jika kita salah mengurus negara ini, tidak mustahil kita sendiri yang akan menghancurkan negara tercinta.

Berikut Ini Adalah Upaya Menjaga Keutuhan NKRI:
  1. Saling menghormati perbedaan.
  2. Mempertahankan kesamaan dan kebersamaan. 
  3. Selalu Menjaga wilayah serta kekayaan tanah air Indonesia. 
  4. Memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara, yaitu semangat mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan sosial. 
  5. Menaati peraturan agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dengan tertib dan aman. Jika peraturan dilanggar maka akan terjadi kekuasaan yang dapat menimbulkan perpecahan.

Saturday, September 30, 2017

Mengatasi Iklan Adsense Tidak Muncul Ketika Ganti Domain

Memangpada saat iklan adsense yang telah anda pasang yang di halaman blog anda tiba-tiba blank tidak mau tampil, tentu saja penghasilan dari adsense pun menjadi berkurang dan setelah diselidiki ternyata ada salah satu penyebab karena anda telah melakukan custom domain atau ganti domain dari sebelumnya blog dengan alamat subdomain blogspot berubah menjadi domain pribadi.

Memang ada banyak sekali faktor kenapa iklan adsense sering tidak muncul di halaman blog, beberapa penyebabnya diantaranya karena terdapat suatu  konten yang mengandung kata-kata yang telah melanggar kebijakan dari google sendiri, kode iklan yang digunakan salah atau tidak lengkap. dan juga bisa  karena anda telah merubah domain dari sebelumnya domain blogspot.com menjadi domain pribadi (.com. net, org dll).


Iklan adsense yang secara tiba-tiba tidak muncul setelah ada penganti an terhadapdomain biasanya banyak dialami oleh beebrapa publisher pemula yang belum mempunyai pengalaman dan belum mendapatkan informasi yang cukup jelas dari google adsense. sehingga mereka tanpa pikir panjang langsung saja melakukan ganti domain menjadi custom domain untuk alamat url blog miliknya tanpa memperhatikan akun adsense yang telah ia gunakan. Dan jadinya iklan pun yang awalnya tampil menjadi blank tidak mau tampil lagi setelah dipasang pada alamat blog yang baru.

Untuk blog yang memang masih menggunaakn subdomain blogspot yang kebetulan saat dipasangi iklan adsense. sebenarnya tidak masalah jika ingin dicustom menjadi domain pribadi. akan tetapi sebelum itu anda sebaiknya memperhatikan dulu jenis akun adsense yang anda gunakan.

Jika akun adsense yang anda gunakan kebetulan adalah akun adsense hosted, maka sebaiknya anda mencoba untuk berfikir terlebih dahulu sebelum melakukan custom domain, karena iklan dari akun adsense hosted tidak akan tayang pada blog dengan alamat domain pribadi, kecuali akun adsense tersebut sudah anda upgrade menjadi non-hosted.

Kenali Jenis akun adsense anda sebelum ganti domain ?


Perlu anda ketahui saat ini ada 2 jenis akun adsense yang bisa dimiliki oleh seorang publisher, yang pertama akun adsense hosted dan yang kedua akun adsense non-hosted.

Akun adsense hosted merupakan akun adsense yang diperoleh melalui pendaftaran blog yang masih subdomain blogspot.com atau akun adsense yang diperoleh melalui pendaftaran

video youtube, iklan dari akun adsense hosted ini hanya dapat dipasang di halaman blog masih subdomain blogspot atau video youtube.

Jika akun adsense hosted diperoleh dari pendaftaran blog blogspot, maka unit iklan hanya dapat dpasang di halaman blog dengan subdomain blogspot saja, jika akun adsense hosted yang diperoleh melalui pendaftaran video youtube maka unit iklan adsense dari akun tersebut hanya bisa dipasang di video youtube saja.

Yang kedua adalah akun adsense non-hosted. akun adsense non-hosted merupakan akun adsense yang diperoleh melalui pendaftaran yang menggunakan blog atau situs dengan domain pribadi, iklan dari akun adsense jenis ini bisa dipasang baik di blog yang masih subdomain blogspot, di blog dengan subdomain pribadi maupun di video youtube.

Kenapa Iklan Adsense tidak muncul setelah mengganti domain ?


Setelah mengetahui jenis akun adsense. maka salah satu penyebab kenapa iklan tidak mau tayang setelah ganti domain karena kemungkinan akun adsense yang anda gunakan masih berjenis akun adsense hosted.

Anda mungkin memperoleh akun adsense tersebut dengan mendaftarkan blog anda yang masih subdomain, sehingga akun adsense yang anda peroleh adalah akun adsense hosted dimana iklannya hanya dapat dipasang di blog berflatform blogspot saja.

Ketika anda ganti domain, tentu saja alamat domainnya bukan lagi dengan subdomain *.blogspot.com. namun menjadi domain dengan alamat pribadi, jelas iklan adsense tidak akan lagi tampil, dikarenakan iklan adsense yang anda pasang berasal dari akun adsense hosted.

Bagaimana Caranya agar iklan tampil kembali ?


Jika penyebab iklan tidak tayang setelah ganti domain dikatahui ternyata karena akun adsense yang anda gunakan masih akun hosted, maka salah satu caranya agar iklan adsense anda bisa muncul di domain pribadi anda maka anda harus melakukan upgrade akun adsense hosted anda agar akun adsense anda berubah dari hosted menjadi akun adsense non-hosted.

Untuk melakukan upgrade akun adsense caranya cukup mudah. tugas anda adalah memasang iklan adsense dari akun adsense hosted di halaman blog domain pribadi anda. namun anda harus melakukan pengaturan otorisasi blog domain anda yang dipasangi iklan di akun adsense anda.

Cara lengkapnya anda bisa baca: Cara upgrade akun adsense hosted menjadi non-hosted

Upgrade akun adsense dari hosted ke non hosted biasanya memerlukan waktu. sama halnya seperti proses pendaftaran adsense ketika review ke 2, situs atau blog anda akan direview kembali oleh google, jika situs anda dianggap layak untuk menayangkan iklan adsense dan sesuai dengan kebijakan mereka. maka kemungkinan besar pendaftaran akan diterima dan akun adsense anda akan berubah dari hosted menjadi non-hosted. sehingga iklanpun akan tayang di blog dengan domain pribadi anda.

Saturday, September 16, 2017

Pengertian Kedaulatan Rakyat dan Sumber Macam Macamnya Yang Ada Di Indonesia

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka dalam penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan  peri kemanusiaaan serta perikeadilan.” Demikianlah, pernyataan pembuka pada Preambule (Pembukaan) UUD 1945. Pernyataan sikap bangsa Indonesia saat itu merupakan hal  y4ng sangat strategis. Karena secara tidak langsung, Pembukaan UUD 1945 memberikan keterangan mengenai pentingnya penga kuan dan penghormatan negara lain terhadap kedaulatan bangsa Indonesia sebagai negara merdeka.
Pengertian Kedaulatan Rakyat dan Sumber Macam Macamnya Yang Ada Di Indonesia
 
Jika ditelaah secara lebih saksama, Pembukaan UUD 1945 ini memiliki pelajaran yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia, pada umumnya sebagai berikut.
  1. Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa kemerdekaan merupakan hak asasi manusia setiap bangsa di dunia. Oleh karena itu, tidak diperkenankan siapa pun atau bangsa mana pun melakukan penjajahan atau penyerbuan kepada negara-negara lain. Apa lagi negara  itu adalah negara berdaulat.
  2. Pernyataan ini memberikan keterangan bahwa Indonesia lebih menekan kan kedaulatan bangsa bukan hanya kedaulatan negara. Artinya, lebih menekankan pada aspek politis dan budaya. Menurut Pembukaan UUD 1945, yang berdaulat itu adalah rakyat dan negaranya, politik, dan sosial budayanya.
  3. Merujuk pada Pembukaan UUD 1945, Indonesia menolak berbagai bentuk penjajahan di atas dunia, misalnya penjajahan politik, penjajahan budaya, atau penjajahan ekonomi. Semua penjajahan tersebut harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Jenis penjajahan ini bisa terjadi penjajahan negara oleh negara lain, atau penjajahan peme-rintahan terhadap rakyatnya. Apa pun bentuk penjajahannya, Indonesia bertekad untuk menghapuskannya.
  4. Pembukaan UUD 1945 memberikan penjelasan dan ketegasan bahwa dengan ditetapkannya naskah ini, maka pengakuan kedau latan dan penghormatan terhadap kedaulatan merupakan satu bagian penting yang tidak bisa dipisahkan oleh setiap warga negara Indonesia.

Pengertian dan Sumber Kedaulatan

Kedaulatan adalah hak  yang tertinggi, hak mutlak, dan hak yang tidak terbatas atau hak yang tidak bergantung kepada pihak lain. Setiap negara dan  setiap  bangsa memiliki hak untuk menjadi negara berdaulat.
Menurut Jean Bodin, Pengertian kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara. Kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara memang pada dasarnya bersifat tunggal, asli, dan abadi. Tunggal berarti hanya ada satu  ke kuasaan tertinggi sehingga kekuasaan itu tidak dapat dibagi-bagi. Asli berarti kekuasaan itu juga tidak berasal atau tidak dilahirkan oleh beberapa kekuasaan lain. Adapun abadi berarti kekua saan negara itu akan selalu berlangsung  secara terus-menerus tanpa terputus-putus. Di dalam suatu negara, dapat saja pemerintah berganti-ganti atau kepala negara juga bis4  berganti-ganti, tetapi kekuasaan yang ada dalam suatu negara akan berlangsung secara terus-menerus tanpa terputus-putus.
Dalam Ilmu Negara, kedaulatan ini dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu:
  • Kedaulatan ke dalam, berarti bahwa pemerintah atau negara memiliki kedaulatan untuk mengatur rumah tanggganya sendiri. Hal ini dicerminkan oleh adanya kedaulatan wewenang. Artinya, pemerintah memiliki wewenang, tugas, dan kewajiban untuk mengatur, mengelola, dan menentukan masa depan bangsa dan negaranya;
  • Kedaulatan ke luar, yaitu adanya  kemandirian negara di hadapan negara lain. Tidak ada satu negara pun yang bisa menghalangi atau mengatur kebebasan sebuah negara. Kedaulatan ke luar ini diwujudkan dengan adanya patokan kekebalan dan patokan kesanggupan. Berdasarkan hal ini, setiap negara memiliki kedaulatan untuk menentukan tindakan sesuai dengan kepentingan negaranya sendiri. Tidak ada negara di dunia ini yang dapat memengaruhi program, rencana, atau keinginan sebuah negara.  Dengan demikian, seorang diplo mat atau duta besar  memiliki kedaulatan untuk menentukan partner kerja dengan negara yang diinginkan oleh negaranya.
Para ahli kenegaraan banyak yang mengemukakan pandangannya mengenai sumber-sumber kedaulatan, di antaranya sebagai berikut:
  • Kedaulatan pada diri sendiri. Setiap individu memiliki kedaulatan untuk mengatur dan menentukan diri sendiri. Dengan kata lain, kelompok ini meyakini bahwa manusia dapat hidup damai  tanpa adanya aturan yang memaksa kepada dirinya. Negara, bagi kelompok ini dipandang sebagai alat memaksa yang melanggar kedaulatan individu. Kelompok ini disebut sebagai kelompok anarkis atau liberal;
  • Kedaulatan Tuhan atau disebut teokrasi. Artinya, pemerintah suatu negara mendapat kekuasaan dari Tuhan. Contoh paling nyata negara yang menganut sistem teokrasi adalah Vatikan di Roma, Italia. Benediktus XVI dianggap sebagai pemegang kedaulatan penuh pengganti Tuhan di dunia. Oleh karena itu, kedaulatan yang berkembang di negara ini lebih disandarkan pada nilai dan moral yang diajarkan oleh Tuhan. Pemimpinnya dianggap sebagai wakil Tuhan. Di kerajaan-kerajaan Jawa  masa lalu pun, ada keyakinan rakyat Jawa yang menganggap bahwa raja adalah titisan dewa, serta harus dipatuhi dan tidak bisa diganti. Segala ucapannya akan dianggap benar dan raja tidak pernah berbuat salah. Itulah yang disebut dengan teokrasi;
  • Kedaulatan hukum. Pemerintahan memperoleh kekuasaannya berdasarkan atas hukum, yang berdaulat adalah hukum, segala kekuasaan dalam suatu negara harus berdasarkan atas hukum; Dalam memahami kedaulatan hukum ini ada dua pandangan, yaitu sebagai berikut:
    1. Hukum kodrat. Hukum kodrat adalah hukum dasar moral yang merupakan kebijakan Tuhan. Misalnya, kedaulatan yang bersumber pada hukum agama;
    2. Hukum positif, yaitu perangkat peraturan perundang-undangan yang dirumuskan oleh negara. Di Indonesia, lembaga yang merumuskan hukum positif ini, yaitu  DPR/MPR dan presiden. Selain itu, ada juga peraturan perundangan lainnya yang berlaku di Indonesia. Misalnya, peraturan pemerintah, peraturan daerah, keputusan menteri, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan sebagainya.
  • Kedaulatan yang bersumber pada kontrak sosial dengan rakyat.  Teori kontrak sosial dikemukakan oleh  J.J. Rousseau (1712–1778) dari Swiss. Inti dari pemikiran ini bahwa kedaulatan ses-eorang ditentu  kan oleh sebuah mekanisme berupa kesepakatan politik yang dilakukan secara sadar oleh dua belah pihak (elit politik dan rakyat).  Pemilihan umum merupakan satu cara kon-trak politik. Dalam teori ini, rakyat memiliki kedaulatan penuh, tetapi memiliki hak untuk menyalurkan aspirasinya kepada pihak lain, baik melalui pemilihan langsung maupun perwakilan;
Kedaulatan negara. Paham ini meyakini bahwa negara sebagai se-buah lembaga yang memiliki kedaulatan sendiri. Dengan adanya kedaulatan pada negara, maka rakyat harus tunduk pada negara. Negara memiliki kedaulatan untuk memaksa kepada rakyat. Dampak dari kedaulatan ini adalah akan muncul negara totaliter, yaitu negara y4ng sangat kuat dan mampu memaksakan kehendak pada rakyatnya. Posisi rakyat hanyalah objek dari kekuasaan negara itu sendiri. Contoh kedaulatan negara seperti ini, yaitu ada di negara komunis, seperti Uni Soviet sebelum runtuh.
Dalam sistem politik demokrasi, kedaulatan rakyat meru pakan hal yang terpenting. Kedaulatan adalah hak rakyat tertinggi yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun, termasuk oleh negara. Hanya saja, dalam praktiknya memang ada sebuah cara untuk menja lankan kedaulatan rakyat tersebut, yaitu melalui pemilihan umum dan melalui musyawarah. Hal ini sejalan dengan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pelaksanaan tersebut sesuai dengan teori kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan suatu negara berada di tangan rakyat. Hal ini disebabkan yang berdaulat dalam suatu negara adalah rakyat.

Friday, September 15, 2017

Cara Mengatur Pola Makan Ketika Fitness yang Baik dan Benar

Melakukan fitness merupakan olah raga yang dapat membantu menurunkan berat badan dan juga dapat membantu dalam pembentukan massa otot. Selain melakukan fitness rutin setiap hari, kalian juga harus mengatur pola makan fitnes agar tubuh Anda tetap sehat dan juga bugar setiap harinya. 

Supaya pembentukan otot tubuh maksimal, Anda harus mengatur pola makan Anda. Dalam mengatur pola makan ini, Anda perlu memperhatikan asupan nutrisi yang baik bagi tubuh Anda. Asupan nutrisi yang tepat untuk membantu mempercepat efek fitness, misalnya saja bisa menurunkan berat badan ataupun dalam masa pembentukan massa otot. Dalam pembahasan ini, akan diulas mengenai pola makan yang baik agar fitness Anda tidak sia-sia, dari mulai sarapan sampai makan malam.

Cara Mengatur Pola Makan Ketika Fitness yang Baik dan Benar


Pola makan fitnes yg baik dan benar adalah dengan cara melakukan makan makanan yang mengandung gizi yang tinggi. Orang yang sedang melakukan fitness juga dapat membutuhkan beberapa asupan nutrisi yang banyak dan mempunyai nilai gizi yang tinggi. Makan makanan yang banyak mengandung unsur  protein adalah salah satu makanan yg dapat membuat fitness Anda berhasil. 

Asupan makanan yg penting saat melakukan fitness dengan melakukan sarapan. Makan setelah latihan fitness dan juga makan malam Anda tidak boleh lebih dari jam 6 petang. Untuk asupan makan pagi, sebaiknya Anda harus pilih makanan yang banyak mengandung protein. 

Asupan gizi untuk makan pagi sangatlah penting karena dapat memberikan tenaga untuk melakukan beberapa aktivitas keseharian Anda. Menu makan pagi yang dapat Anda konsumsi misalnya 3 telur rebus, ditambah dengan beberapa roti gandum dan juga satu gelas susu.

Selain sarapan Anda juga harus menjaga pola makan fitnes setelah melakukan latihan. Setelah melakukan latihan fitness, tubuh tentunya membutuhkan nutrisi dan mineral yang cukup. Agar fitness Anda tidak sia-sia Anda harus mengatur jadwal makan Anda ketika sedang melakukan latihan fitness. 

Pola makan yg baik ketika sedang melakukan fitness adalah makan setelah latihan fitness, namun makan ini bukan setelah selesai latihan langsung makan akan tetapi dapat memberi jeda sekitar satu sampai dua jam. Pemberian jeda ini juga akan membuat latihan fitness Anda bisa berhasil dan juga tidak sia-sia.

Selain mengatur jadwal makan, Anda juga harus bisa mengatur cara pola makan fitnes serta mampu mengontrol beberapa asupan makanan yang masuk dalam tubuh Anda. Dengan begitu, bentuk otot yang Anda inginkan akan terbentuk dengan sangat cepat. Contoh pola makan fitness untuk pemula yang tepat untuk Anda yang sedang melakukan fitness yaitu pertama sarapan di pagi hari dengan konsumsi banyak protein. 

Kemudian sekitar jam 10, konsumsi buah sebagai pengganti cemilan. Buah yang dapat dikonsumsi misalnya apel. Untuk menu makan siang, Anda dapat mengganti nasi putih dengan nasi merah, serta lauk yang dikukus.

Selain sarapan dan makan siang sekitar jam 3, Anda dapat memberikan asupan nutrisi lagi pada tubuh berupa makanan yang kaya akan serat seperti bubur kacang hijau. Untuk makan malamnya, Anda disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang kaya akan serat dan protein tinggi. Hindari untuk makan makanan yang banyak mengandung lemak di malam hari. Perlu diingat bahwa makan malam untuk menjaga agar pola makan fitnes Anda baik dilakukan jangan lebih dari jam 6 petang.

Saturday, September 9, 2017

Cara Membeli HP Bekas Yang Berkualitas

Perkambangan teknologi memang tidak bisa dibatasi. Handphone saat ini memang sangat diperlukan untuk berkomunikasi. Jaman sekarang ini banyak sekali orang yang memiliki handphone lebih dari satu. Tak jarang juga yang memiliki handphone lebih dari satu, salah satunya pasti membeli handphone yang bekas.  

Cara Membeli HP Bekas Yang Berkualitas


Handphone bekas memang biasanya lebih dikenal dengan istilah handphone second. Dan untuk Solusi yang bisa kita digunakan adalah dengan membeli ponsel bekas dengan harga murah tetapi masih berkualitas bagus. Jika kamu berminat untuk membeli handphone bekas, sebaiknya kamu harus memiliki trik jitu agar bisa mendapatkan yang masih berkualitas bagus. 

Jangan sampai kamu tertipu dengan harga miring ataupun yang murah tetapi mendapatkan yang jauh dari harapan. Seperti apa tipsnya, mari kita simak.

1. Cek Kelengkapan Handphone

Pastikan juga HP second yang akan kamu beli memiliki kelengkapan seperti dashbook, kabel usb, charger, headset dan lain-lain. Jika beberapa kelengkapan ada yang kurang, bisa dipastikan harganya bisa turun dari harga sebelumnya. Jangan lupa untuk memeriksa baterai dalam kondisi baik dan pastikan baterai tersebut tidak hamil atau gelembung.

2. Bersikaplah Layaknya Orang Yang Sudah Paham

Jika kamu membeli HP second di took-toko pada umumnya, penjual toko akan sok-sok jual mahal dan memberikan harga selangit kepadamu apalagi jika kamu terlalu kelihatan seperti orang awam tentang produk-produk elektronik. Bersikaplah seperti layaknya orang yang sudah paham dan mempunyai banyak pengalaman, dan secara tidak langsung penjual tidak akan banyak menipumu dan tidak banyak mengambil keuntungan.

3.Cek Kondisi Fisik Handphone

Memeriksa kondisi ini adalah hal yang paling mendasar saat ingin membeli handphone second. Kondisi ini akan berpengaruh pada harga yang ditawarkan. Jika kondisi fisik HP tersebut masih mulus maka harga akan sesuai dengan keadaannya begitupun sebaliknya. Memeriksa kondisi ini tidak hanya bagian luar, namun juga bagian dalam. Yang terpenting adalah kondisi fisik luar dan dalam ini tidak cacat.

4. Cek Nomer IMEI


Mengecek nomer IMEI merupakan hal yang sangat penting untuk mengecek ke aslian HP secondmu. Pastikan nomer IMEI yang ada di HP sama dengan yang terletak pada Dashbook HP tersebut. Untuk mengecek nomer tersebut, kamu bisa mengetik *#06# dan nomer IMEI otomatis akan langsung muncul pada layar HP kamu.
Yang paling terpenting dari semuanya jika ingin membeli HP second adalah berhati-hati karena banyak sekali modus penipuan yang ditawarkan apalagi membelinya dengan cara online. Jangan mentang-mentang harga HP murah langsung kamu putuskan untuk membeli.

Demikian artikel tentang Cara Membeli HP Bekas Yang Berkualitas.Semoga bermanfaat

Sunday, September 3, 2017

Perbedaan Perkembangan Politik Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi

Bangsa Indonesia sudah mengalami beberapa rezim pemerintahan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dimulai dari era setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga saat ini bangsa Indonesia mengalami beberapa pergantian rezim dan pasang surut terutama dalam bidang politik dan ekonomi. Era pasca kemerdekaan dinamakan dengan era Orde Lama, kemudian dilanjutkan oleh era Orde Baru dan berlanjut ke era Reformasi. Dari sudut pandang politik, terdapat berbagai perbedaan keadaan dan perkembangan pada ketiga era tadi. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai Perkembangan Politik Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi:
Perbedaan Perkembangan Politik Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi

Perbedaan Perkembangan Politik Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi Era modern

Perkembangan politik di masa pemerintahan orde lama

Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Orde Lama berlangsung sejak tahun 1945 hingga 1968. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia menggunakan dua sistem ekonomi yaitu sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando.
Orde lama dapat dikatakan resmi dimulai sejak 18 Agustus 1945 saat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melantik Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden dengan menggunakan konstitusi yang dirancang beberapa hari sebelumnya.

Setelah pelantikan Soekarno dan Mohammad Hatta kemudian dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai parlemen sementara hingga pemilu dapat dilaksanakan.
KNIP kemudian mendeklarasikan pemerintahan baru pada 31 Agustus dan menghendaki Republik Indonesia yang terdiri atas 8 provinsi yaitu: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Kalimantan (tidak termasuk wilayah Brunei, Sarawak dan Sabah), Sulawesi, Nusa Tenggara serta Maluku (termasuk Papua).
 
Pada masa sesudah kemerdekaan, Indonesia menganut sistem multi partai yang ditandai dengan hadirnya 25 partai politik. Hal ini ditandai dengan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 dan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Menjelang Pemilihan Umum 1955 yang berdasarkan demokrasi liberal bahwa jumlah parpol meningkat hingga 29 parpol dan juga terdapat peserta perorangan.

Pada masa diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sistem kepartaian Indonesia dilakukan penyederhanaan dengan Penpres No. 7 Tahun 1959 dan Perpres No. 13 Tahun 1960 yang mengatur tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai. Kemudian pada tanggal 14 April 1961 diumumkan hanya 10 partai yang mendapat pengakuan dari pemerintah, antara lain adalah sebagai berikut: PNI, NU, PKI, PSII, PARKINDO, Partai Katholik, PERTI MURBA dan PARTINDO. Namun, setahun sebelumnya pada tanggal 17 Agustus 1960, PSI dan Masyumi dibubarkan.
Dengan berkurangnya jumlah parpol dari 29 parpol menjadi 10 parpol tersebut, hal ini tidak berarti bahwa konflik ideologi dalam masyarakat umum dan dalam kehidupan politik dapat terkurangi. Untuk mengatasi hal ini maka diselenggarakan pertemuan parpol di Bogor pada tanggal 12 Desember 1964 yang menghasilkan "Deklarasi Bogor".
Moh. Mahfudz, (1998:373-375) dalam Politik Hukum di Indonesia, secara lebih spesifik menguraikan perkembangan konfigurasi politik Indonesia ketika itu sebagai berikut:
  • Pertama, setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, terjadi pembalikan arah dalam penampilan konfigurasi politik. Pada periode ini konfigurasi politik menjadi cenderung demokratis dan dapat diidentifikasi sebagai demokrasi liberal. Keadaan ini berlangsung sampai tahun 1959, dimana Presiden Soekarno menghentikannya melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada periode ini pernah berlaku tiga konstitusi, yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950.
  • Kedua, konfigurasi politik yang demokratis pada periode 1945-1959, mulai ditarik lagi ke arah yang berlawanan menjadi otoriter sejak tanggal 21 Februari 1957, ketika Presiden Soekarno mengutarakan konsepnya tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi Terpimpin merupakan pembalikan total terhadap sistem demokrasi liberal yang sangat ditentukan oleh partai-partai politik melalui free fight.

Pada masa pemerintahan orde lama, indonesia mengalami beragam gejolak politik yang sangat mempengaruhi jalannya pemerintahan, diantaranya adalah sebagai berikut:

Demokrasi parlementer
Tidak lama setelah merdeka Indonesia mengadopsi undang-undang baru yang terdiri dari sistem parlemen di mana dewan eksekutifnya dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada MPR atau parlemen. MPR terbagi kepada partai-partai politik sebelum dan sesudah pemilu pertama pada tahun 1955, sehingga koalisi pemerintah yang stabil sulit dicapai.

Peran Islam di Indonesia juga menjadi hal yang rumit. Soekarno lebih condong ke negara sekuler yang berdasarkan Pancasila sementara beberapa kelompok Muslim lebih mengharapkan negara Islam atau undang-undang yang berisi sebuah bagian yang menyaratkan umat Islam takluk kepada hukum Islam.
Demokrasi Terpimpin
Pemberontakan yang gagal di Jawa Barat, Sumatera, Sulawesi dan pulau-pulau lainnya yang dimulai sejak 1958, ditambah kegagalan MPR untuk mengembangkan konstitusi baru, serta melemahkan sistem parlemen Indonesia. Akibatnya pada 1959 ketika Presiden Soekarno secara unilateral membangkitkan kembali konstitusi 1945 yang bersifat sementara, yang memberikan kekuatan presidensil yang besar.
Dari 1959 hingga 1965, Presiden Soekarno berkuasa dalam rezim yang otoriter di bawah label "Demokrasi Terpimpin". Dia juga menggeser kebijakan luar negeri Indonesia menuju non-blok, dan kebijakan tersebut didukung para pemimpin penting negara-negara bekas jajahan yang menolak aliansi resmi dengan Blok Uni Timur / Soviet maupun Blok Barat / Eropa dan Amerika. Selain menyatakan dukungannya terhadap Soekarno, Para pemimpin tersebut juga berkumpul di Bandung pada tahun 1955 dalam KTT Asia-Afrika untuk mendirikan fondasi yang kelak menjadi Gerakan Non-Blok.
 
Nasib Irian Barat
Pada saat kemerdekaan, pemerintah Belanda mempertahankan kekuasaan terhadap belahan barat pulau Nugini (Papua), dan mengizinkan langkah-langkah menuju pemerintahan-sendiri dan pendeklarasian kemerdekaan pada 1 Desember 1961. Negosiasi dengan Belanda mengenai penggabungan wilayah tersebut dengan Indonesia gagal, sehingga indonesia harus mengambil Irian Barat lewat jalur militer, Pada 18 Desember pasukan penerjun payung Indonesia mendarat di Irian Barat yang kemudian terjadi kontak senjata antara pasukan Indonesia dan Belanda pada 1961 dan 1962. Pada 1962 Amerika Serikat menekan Belanda agar setuju melakukan perbincangan rahasia dengan Indonesia yang menghasilkan Perjanjian New York pada Agustus 1962, Sehingga Indonesia dapat mengambil alih kekuasaan terhadap Irian Barat pada 1 Mei 1963. 
Konfrontasi Indonesia-Malaysia
Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia dan menyebut bahwa hal tersebut adalah sebuah "Rencana Neo-Kolonial" untuk memuluskan rencana komersial Inggris di wilayah tersebut. Selain itu dengan dibentuknya Federasi Malaysia dianggap soekarno akan memperluas pengaruh imperialisme negara-negara Barat di kawasan Asia dan memberikan celah kepada negara Australia dan Inggris untuk mempengaruhi perpolitikan regional Asia.
Menanggapi keputusan PBB untuk mengakui kedaulatan Malaysia dan mengijinkan Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, presiden Soekarno mengumumkan pengunduran diri Indonesia dari keanggotaan PBB pada tanggal 20 Januari 1965 dan mendirikan Konferensi Kekuatan Baru (CONEFO) sebagai tandingan PBB dan GANEFO sebagai tandingan Olimpiade. Pada tahun itu juga konfrontasi ini kemudian mengakibatkan pertempuran antara pasukan Indonesia dan Malaysia (yang didukung penuh oleh Inggris).
Gerakan 30 September
Hingga 1965, PKI telah menguasai banyak dari organisasi massa yang dibentuk Soekarno untuk memperkuat dukungan terhadap rezimnya dan, dengan restu dari Soekarno, memulai kampanye untuk membentuk "Angkatan Kelima" dengan mempersenjatai pendukungnya. Akan tetapi para petinggi militer menentang hal ini.
Pada 30 September 1965, enam jendral senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana yang loyal kepada PKI. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu, Mayjen Soeharto, menumpas kudeta dan berbalik melawan PKI. Soeharto lalu menggunakan situasi ini untuk mengambil alih kekuasaan. Kemudian lebih dari puluhan ribu orang yang dituduh PKI kemudian dibunuh. Jumlah korban jiwa pada 1966 diprediksi mencapai 500.000.

Perkembangan politik di masa pemerintahan orde baru

Orde Baru dikukuhkan dalam sebuah sidang MPRS yang berlangsung pada Juni-Juli 1966. diantara ketetapan yang dihasilkan sidang tersebut ialah melarang PKI berikut ideologinya untuk tubuh dan berkembang di Indonesia dan mengukuhkan Supersemar. Dari ketetapan tersebut, berakibat pada setiap orang yang pernah terlibat dalam aktivitas PKI ditahan, diadili, diasingkan atau dieksekusi. Pada masa Orde Baru pula pemerintahan menekankan stabilitas nasional dalam program politiknya dan untuk mencapai stabilitas nasional terlebih dahulu diawali dengan apa yang disebut dengan konsensus nasional. Ada dua macam konsensus nasional, yaitu :
  1. Pertama berwujud kebulatan tekad pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Konsensus pertama ini disebut juga dengan konsensus utama.
  2. Sedangkan konsensus kedua adalah konsensus mengenai cara-cara melaksanakan konsensus utama. Artinya, konsensus kedua lahir sebagai lanjutan dari konsensus utama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Konsensus kedua lahir antara pemerintah dan partai-partai politik dan masyarakat.
Mengawali masa orde baru, setelah Kabinet Ampera terbentuk (25 Juli 1966). Selanjutnya dicanangkan UU Penanaman Modal Asing (10 Januari 1967), kemudian Penyerahan Kekuasaan Pemerintah RI dari Soekarno kepada Mandataris MPRS (12 Februari 1967), lalu disusul pelantikan Soeharto (12 Maret 1967) sebagai Pejabat Presiden. 
Visi utama dari pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk dapat menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan dapat konsekuen didalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Dengan kehadiran visi tersebut, Orde Baru dapat memberikan sebuah harapan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama yang telah berkaitan dengan suatu perubahan politik, dari yang mempunyai sifat otoriter yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno agar menjadi lebih demokratis.

Harapan dari rakyat tersebut tentu saja memiliki dasar. Presiden Soeharto yang dianggap sebagai tokoh utama masa Orde Baru ini dipandang rakyat sebagai sesosok pahlawan yang mampu mengeluarkan sebuah bangsa ini agar dapat keluar dari keterpurukan. Hal ini dapat dianggap demikian karena beliau berhasil membubarkan kelompok komunis yaitu PKI, yang pada waktu itu telah dijadikan musuh utama di negeri ini. Selain itu, beliau juga telah berhasil menciptakan keadaan stabilitas keamanan di negeri ini pasca pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan waktu yang relatif singkat. Itulah yang menyebabkan beberapa anggapan yang mendasari kepercayaan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Orde Baru ini di bawah kepimpinan Presiden Soeharto.

Tetapi kemudian harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya dapat terwujud. Karena apabila dilihat dan dirasakan sejatinya di dalam negeri ini tidak ada perubahan yang substantif dari suatu kehidupan politik di Indonesia. Antara masa Orde Baru maupun masa Orde Lama sejatinya sama-sama otoriter. Di dalam perjalanan politik dari pemerintahan Orde Baru, kekuasaan dari Presiden merupakan semua pusat dari seluruh proses perpolitikan di Indonesia.

Lembaga Kepresidenan juga merupakan pengontrol yang utama dari lembaga negara lainnya baik itu yang bersifat suprastruktur (DPR, MPR, MA, BPK dan DPA) maupun yang bersifat infrastruktur (LSM, Partai Politik, dan sebagainya). Selain itu, Presiden Soeharto juga memiliki sejumlah legalitas yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun seperti Pengemban Supersemar, Mandataris MPR, Bapak Pembangunan, maupun Panglima Tertinggi dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Perkembangan politik di masa Reformasi

Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan "Era Reformasi". Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan di masa Reformasi ini sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Oleh karena itu Era Reformasi atau Orde Reformasi sering disebut sebagai "Era Pasca Orde Baru".
Berakhirnya rezim Orde Baru, telah membuka kemungkinan guna menata kehidupan demokrasi. Reformasi politik, ekonomi dan hukum merupakan agenda yang tidak dapat ditunda. Demokrasi menuntut lebih dari sekedar pemilu. Demokrasi yang mumpuni harus dibangun melalui struktur politik dan kelembagaan demokrasi yang sehat. Namun nampaknya tuntutan reformasi politik, telah menempatkan pelaksanan pemilu menjadi agenda pertama.

Pemilu pertama di masa reformasi hampir sama dengan pemilu pertama tahun 1955 diwarnai dengan keprihatinan dan kejutan.
  • Pertama, menurunnya perolehan suara Golkar.
  • Kedua, kenaikan perolehan suara PDI P.
  • Ketiga, kegagalan partai-partai Islam meraih suara siginifikan.
  • Keempat, kegagalan PAN, yang awalnya dinilai paling reformis, ternyata hanya menempati urutan kelima.

Kekalahan PAN, mengingatkan pada kekalahan yang dialami Partai Sosialis, pada pemilu 1955, diprediksi akan memperoleh suara signifikan namun lain nyatanya.
 
Perkembangan politik di masa Reformasi berlangsung setelah mundurnya Soeharto hingga sekarang, dimana pada rentang waktu tersebut telah terjadi beberapa kali pergantian pemerintahan, pada kesempatan kali ini kita hanya akan menjelasakan Perkembangan politik di masa Reformasi pada saat pemerintahan B.J Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati soekarno putri dan Susilo Bambang Yudoyono.
Pemerintahan B.J Habibie
Sidang Istimewa MPR yang mengukuhkan Habibie sebagai Presiden, ditentang oleh gelombang demonstrasi dari puluhan ribu mahasiswa dan rakyat di Jakarta dan di kota-kota lain. Gelombang demonstrasi ini memuncak dalam peristiwa Tragedi Semanggi, yang menelan 18 korban jiwa. Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap kebebasan berekspresi dan media massa.
Presiden BJ Habibie mengambil prakarsa untuk melakukan koreksi. Sejumlah tahanan politik dilepaskan secara bergelombang, seperti Muchtar Pakpahan dan Sri Bintang Pamungkas. Namun setelah Habibie membebaskan banyak tahanan politik, tahanan politik baru muncul. Sejumlah aktivis mahasiswa diadili atas tuduhan menghina pemerintah atau menghina kepala negara. 
Beberapa langkah perubahan diambil oleh Habibie, seperti liberalisasi parpol, kebebasan berpendapat, pemberian kebebasan pers, dan pencabutan UU Subversi. Walaupun begitu Habibie juga sempat tergoda meloloskan UU Penanggulangan Keadaan Bahaya, namun urung dilakukan karena besarnya tekanan politik dan kejadian Tragedi Semanggi II yang menewaskan mahasiswa UI, Yun Hap.

Kejadian penting dalam masa pemerintahan Habibie adalah keputusannya yang memperbolehkan Timor Timur untuk menggelar referendum yang berakhir dengan berpisahnya wilayah tersebut dari pangkuan Indonesia pada Oktober 1999. Keputusan tersebut terbukti tidak populer di mata masyarakat sehingga hingga kini pun masa pemerintahan Habibie sering dianggap sebagai salah satu masa kelam dalam sejarah Indonesia.

Namun di akhir pemerintahan habibie, pemilu tahun 1999 dapat terlaksana dengan baik meskipun pengesahan hasil Pemilu sempat tertunda, secara umum proses pemilu multi partai pertama di era reformasi jauh lebih Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber) serta adil dan jujur dibanding masa Orde Baru. Hampir tidak ada indikator siginifikan yang menunjukkan bahwa rakyat menolak hasil pemilu yang berlangsung dengan aman.
Pemeintahan Abdurahman Wahid
Pemilu untuk MPR, DPR, dan DPRD diadakan pada 7 Juni 1999. PDI Perjuangan pimpinan Megawati Sukarnoputri keluar sebagai pemenang pada pemilu parlemen dengan memperoleh 34% dari seluruh suara, Golkar (partai Soeharto - yang selalu menjadi pemenang pemilu-pemilu sebelumnya) mendapat 22% suara, Partai Persatuan Pembangunan pimpinan Hamzah Haz 12%, Partai Kebangkitan Bangsa pimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 10%.

Kemudian pada Oktober 1999, MPR melantik Abdurrahman Wahid / Gus Dur sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden untuk masa bakti 5 tahun. Gus Dur membentuk kabinet pertamanya, Kabinet Persatuan Nasional pada awal November 1999 dan melakukan reshuffle kabinetnya pada Agustus 2000. 
Pemerintahan Presiden Wahid melanjutkan proses demokratisasi dan perkembangan ekonomi di bawah situasi yang mengkhawatirkan. Selain ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut, pemerintahannya juga menghadapi konflik antar agama dan antar etnis, terutama di Papua, Maluku, dan Aceh.

Di Timor Barat, masalah yang ditimbulkan rakyat Timor Timur yang tidak mempunyai tempat tinggal dan kekacauan yang dilakukan para militan Timor Timur pro-Indonesia menyebabkan masalah-masalah kemanusiaan dan sosial yang besar. MPR yang semakin memberikan tekanan menantang kebijakan-kebijakan Gus Dur sehingga menyebabkan perdebatan politik yang meluap-luap.
Pemerintahan Megawati soekarno putri
Pada Sidang Umum MPR pertama pada Agustus 2000, Presiden Wahid memberikan laporan pertanggung jawabannya. Pada 29 Januari2001, ribuan demonstran menyerbu MPR dan meminta Presiden agar mengundurkan diri dengan alasan keterlibatannya dalam skandal korupsi. Di bawah tekanan dari MPR untuk memperbaiki manajemen dan koordinasi di dalam pemerintahannya, dia mengedarkan keputusan presiden yang memberikan kekuasaan negara sehari-hari kepada wakil presiden Megawati. Megawati mengambil alih jabatan presiden tak lama kemudian.
Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono
Pemilu 2004, merupakan pemilu kedua dengan dua agenda: pertama memilih anggota legislatif dan kedua memilih presiden. Untuk agenda pertama terjadi kejutan, yakni naiknya kembali suara Golkar, turunan perolehan suara PDI-P, tidak beranjaknya perolehan yang signifikan dari partai Islam dan munculnya Partai Demokrat yang melewati PAN.

Dalam pemilihan presiden yang diikuti lima kandidat (Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarno Putri, Wiranto, Amin Rais dan Hamzah Haz), berlangsung dalam dua putaran, yang menempatkan pasangan SBY dan JK, dengan meraih 60,95 persen suara sebagai pemenang. Susilo Bambang Yudhoyono tampil sebagai presiden baru Indonesia. Pemerintah baru ini pada awal masa kerjanya telah menerima berbagai hambatan dan tantangan besar, seperti gempa bumi besar di Aceh dan Nias pada Desember 2004 yang meluluh lantakkan sebagian dari Aceh serta gempa bumi lain pada awal 2005 yang mengguncang Sumatra.
Pada 17 Juli 2005, sebuah kesepakatan bersejarah berhasil dicapai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang bertujuan menyudahi konflik berkepanjangan selama 30 tahun di wilayah Aceh. Atas prestasi SBY yang di tanam sejak tahun 2004 telah mengantar beliau naik kembali duduk di kursi presiden dengan pasanganya pak Budiono pada pemilu tahun 2009.
Sekian artikel mengenai Perkembangan Politik Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi. semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi sobat baik untuk mengerjakan tugas, maupun untuk sekedar menambah wawasan tentang Perkembangan Politik Orde Lama, Perkembangan Politik Orde Baru dan Perkembangan Politik Reformasi, Terimakasih atas kunjungannya.
 

Wednesday, August 23, 2017

Apa Itu Revolusi Mental: Menurut Pengertian, Tujuan, Prinsip, Nilai Menurut Para Ahli

Revolusi Mental, mungkin tidaklah terdengar berbeda di telinga kita. Kata ini sering disebutkan oleh Presiden Joko Widodo atau Presiden ke-7 Indonesia. Tapi, tahukah anda dengan Revolusi Mental?.
Definisi revolusi mental pada saat presiden Joko Widodo menyampaikannya, tidaklah cukup di sosialisasikan oleh masyarakat. Sehingga beberapa di antara kita, hanya sebatas ketahui berdasarkan apa nilai-nilai revolusi mental, dan nilai-nila revolusi mental. 
Terkadang, Presiden ke-7 kita cuma memberikan sebuah perumpamaan atau analogi atau contoh revolusi mental baik di ketika terjadi suatu kegaduhan dalam pemerintahan atau negara atau contoh revolusi mental yang disampaikan pada saat hadir di sebuah acara. 
Sebenarnya, kata revolusi mental bisa diartiken dalam literatur sejarah yang penulis baca, Presiden Soekarnolah yang menyebutkannya pertama kali kata revolusi mental, hingga kemudian Presiden ke-7 Joko Widodo, kembali menghadirkan gagasan tersebut. Sontak seluruh masyarakat Indonesia, kita berdecak kagum mengenai gagasan kuno namun modern ini dari Presiden Soekarno, kembali jalankan kembali. 
Wajar, jika kita semua kaget dan bangga, ketika kata revolusi Mental kembali dihadirkan dalam tenggalamnya zaman. Menurut penulis, 1. kita mengagumi soekarno, 2. kita ingin sosok soekarno kembali dan 3. masih ada tokoh negara yang masih menggunakan gagasan pendahulunya. Terlebih lagi sekelas Presiden Soekarno dengan rentetan sejarah dalam memerdekakan dan menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara di Indonesia pada saat itu. 
Disatu sisi, pengertian revolusi mental dapat mengundang unsur kontra dari beberapa pihak. Berbagai uraian yang disampaikan terhadap yang mengkritik revolusi mental juga rasional atau masuk akal. Pasalnya dalam pandangan kita, teori atau konsep harus sesuai dengan dilapangan atau dilingkungan kita. Itu adalah bagi penerima revolusi mental.
Sedangkan bagi penggerak revolusi mental,maksudnya adalah penyalur dari kebijakan tersebut yakni pemerintah. Apakah kebijakannya telah sesuai dengan revolusi mental?
 
Revolusi mental juga membutuhkan suatu pembuktian baik oleh masyarakat atau pun pada rakyat atau diri kita sendiri, dan tentunya kepada Presiden. Terlihat dalam merealisasikan konsep atau teori, terbendung oleh berbagai masalah. Masalah tersebut, bukan soal mengenai apa yang akan di dapatkan atau bagaimana caranya dengan revolusi mental. Namun, masalah tersebut kemudian timbul ketika disebutkan Revolusi Mental. 
Banyak para ahli yang mengatakan bahwa revolusi mental yang dimaksud oleh Presiden itu apa? apakah definisi revolusi mental menurut presiden jokowi?.. Berlebih lagi, kepada masyarakat yang notabene terdiri berbagai lapisan masyarakat juga semakin kebingunan mengenai apa itu revolusi mental, atau apa itu definisi revolusi mental?. 
Wajar jika kita mengatakan dan memikirkan dengan menyelitbkan kata "bijaksana". Mengapa, penulis serasa memahami bahwa masyarakat tentu kaget, dan juga para ahli untuk merumuskan dan menganalisis maksud revolusi mental menurut presiden Joko Widodo, sebagai bahan dalam bekerja sama dengan pemerintah. 
Lepas dari permasalahan menyangkut definisi revolusi menyal, tujuan revolusi mental, nilai-nilai revolusi mental sebagaimana yang mengagetkan beberapa masyrakat, beberapa di antara kita. Olehnya itu, penulis bergerak dan mengambil sebuah kesimpulan untuk menginformasi kepada teman-teman berbagai pemahaman mengenai revolusi mental, baik dari segi pengertian revolusi mental menurut para ahli, pengertian revolusi mental menurut presiden jokowi, tujuan revolusi mental, nilai-nilai revolusi mental dan juga contoh revolusi mental. 
Mengapa? agar kita semua termasuk penulis dapat dengan memahami dan mengetahui revolusi mental khususnya menurut Presiden ke-7 yakni Presiden Joko widodo. Selain dari pada itu, penulis juga akan menginformasikan berbagai informasi tentang revolusi mental. 
Akan tetapi, jika terdapat kekurangan informasi atau kelemahan dalam menginformasikan revolusi mental khususnya revolusi mental menurut Presiden Joko Widodo, kami menghaturkan mohon maaf sebesar-besarnya, kepada teman-teman. Pertama, penulis juga mengakui bahwa dalam membuat konsep revolusi mental atau merangkum revolusi mental, tidaklah mudah. 
Ada banyak pertimbangan dalam penulisan informasi ini. 1, penulis kekurangan informasi yang akurat dalam menginformasikan kepada teman-teman, 2. Tidak dipungkiri bahwa pertarungan berbagai para ahli, para tokoh, dan berbagai buku-buku atau literatur dan juga di media massa ada yang pro dan kontrak dalam revolusi mental terutama gagasan revolusi mental menurut Presiden ke-7, Joko Widodo. 
 
Pengertian Revolusi Mental
 
Tapi, jika informasi ini sesuai dengan ekspektasi teman-teman tentang pengertian revolusi mental atau seusai teman-teman inginkan. Penulis juga berharap untuk menghargai dan mengapresiasi kinerja penulis dengan menyukai informasi ini dan juga membagikan informasi ini. Agar penulis tahu bahwa, informasi ini telah sesuai dengan yang dinginkan teman-teman. Informasi lengkapnya mengenai revolusi mental dapat teman-teman lihat dibawah ini.. 

Pengertian Revolusi Mental: Apa itu Revolusi Mental? 

Beberapa dekade terakhir ini, khususnya di daerah perkotaan dan tak luput di daerah pedesaan, kita lebih mendahulukan kepentingan diri kita sendiri atau pribadi, dibandingkan dengan kepentingan orang lain (Individualistis). 
Sikap tersebut, lambat laun semakin menepiskan budaya gotong royong, baik dari sudut pandang lingkup aktivitas maupun juga dari jumlah orang yang terlibat. Kedisiplinan juga semakin tergerus. Orang hanya ingin mengerjakan peraturan jika terdapat ancaman hukuman atau juga iming-iming saja. Olehnya itu, diperlukan sesuatu yang dikenal dengan Revolusi Mental. 
Pengertian Revolusi Mental secara umum adalah Gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia dalam mentalitas yang berkarakter orisinal bangsa yang meliputi cara berpikir, cara merasa, cara mempercayai yang semuanya ini menjelma dalam perilaku dan tindakan sehari-hari.

Revolusi Mental yang berkelanjutkan harus diberlakukan pada Manajemen dan kebijaksanaan ASN yang didasarkan pada: Asas, Prinsip, Nilai Dasar, serta Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pengertian Revolusi Mental Menurut Para Ahli

Tidak sedikit para tokoh negarawan yang mendefinisikan mengenai revolusi mental. Beberapa tokoh nasional dan internasional juga ikut mendefinisikan revolusi mental. Berikut pengertian revolusi mental menurut para ahli..
 
1. Presiden Joko Widodo. Menurut Presiden Jokowi, pengertian revolusi mental adalah warga Indonesia harus mengetahuikarakter orisinal bangsa yang berkarakter santun, berbudi pekerti, ramah, dan bergotong royong. karakter tersebut merupakan modal yang seharusnya dapat membuat rakyat sejahtera.Perubahan karakter bangsa yang menjadi akar dari munculnya korupsi, kolusi, nepotisme, etos kerja tidak baik, bobroknya birokrasi, hingga ketidaksiplinan. Kondisi itu dibiarkan selama bertahun-tahun dan pada akhirnya hadir di setiap sendi bangsa (Kompas.com: Jokowi dan Ari Revolusi Mental). 
2. Karlina Supelli. Menurut Karina Supelli, bahwa pengertian Revolusi mental adalah strategi kebudayaan.yang telah dibidik dengan  beberapa transformasi etos, yaitu perubahan mendasar dalam mentalitas yang meliputi cara berpikir, cara merasa, cara mempercayai yang semuanya ini menjelma dalam perilaku dan tindakan sehari-hari.
3. Presiden Soekarno . Menurut Presiden Soekarno bahwa pengertian "Revolusi Mental adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala." Dalam kehidupan sehari-hari, praktek revolusi mental adalah menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan punya semangat gotong royong." Gagasan pertama kali pada Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1956. Soekarno melihat revolusi nasional Indonesia saat itu sedang mandek, padahal tujuan revolusi untuk meraih kemerdekaan Indonesia yang seutuhnya belum tercapai.
4. Ermaya
Menurut Ermaya bahwa pengertian Revolusi Mental adalah Gerakan pembangunan moral dan etika kerja yang dilakukan secara komprhensif, integral dan holistik seluruh openen bangsa Indonesia dengan cara penerapan dan pengamalan nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan sebagai nilai-nilai dasar kehidupan individu dan nilai nilai dasar Pancasila sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagai warga negara, untuk menciptakan kreativitas dan enovasi kerja, dalam persaingan globalisasi, kehidupan demokrasi sehingga menjadi bangsa yang sejahtera dan aman.
5. Nursyahbani Katjasungkana
Menurut Nursyahbani Katjasungkana bahwa pengertian revolusi mental menjadi kata kunci untuk perubahan dlm segala tingkatan. Kata itu, dalam terminilogi atau istilah yg berbeda, dan konteks yg beda, digunakan siapa saja yg menghendaki perubahan. 
6. Mahatma Gandhi
Menurut Mahatma Gandhi yang disampaikan oleh Bachtiar bahwa Revolusi Mental berdasarkan buku Gandhi's Experiments with Truth: Essential Writings by and about Mahatma Gandhi (Richard L. Johnson ed., 2007), Gandhi mengedepankan argumen bahwa kemerdekaan politik (self-rule) harus berdasarkan pada revolusi mental, yaitu perubahan total mental rakyat negara jajahan yang kemudian bahwa pemerintahan negara yang merdeka harus berlandaskan atas kekuatan moral. (detik.com: Antropolog UI: Revolusi Mental Konsep Mahatma Gandhi, Bukan Komunis). 

7. Imam Suprayogo
Menurut Imam Suprayogo, bahwa pengertian revolusi mental dapat diarahkan pada tiga ranah sekaligus: gerakan mendekatkan bangsa pada kitab suci, pada tempat ibadah, dan pada pemuka agamanya masing-masing. Hal ini diharapkan akan melahirkan karya atau kerja yang terpuji dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam konteks Islam, misalnya, seorang yang dekat dengan al-Qur’an, dekat dengan masjid, dan dekat dengan ulama atau cendekiawan, maka akan membuahkan apa yang disebut dengan amal salih. Beramal salih artinya adalah bekerja secara profesional. (Old. uin-malang.ac.id/: Merevolusi Mental Melalui Kekuatan Nilai Sosial Keagamaan)

8. Puan Maharani
Menurut Puan, tiga nilai Revolusi Mental, yakni integritas, etos kerja, dan gotong royong sedang diupayakan menjadi budaya baru keseharian masyarakat.
Berdasarkan pengertian revolusi mental menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengertian revolusi mental adalah  Gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia dalam mentalitas yang berkarakter orisinal bangsa yang berkarakteryang meliputi cara berpikir, cara merasa, cara mempercayai yang semuanya ini menjelma dalam perilaku dan tindakan sehari-hari.

Tujuan Revolusi Mental

Adapun maksud dan tujuan pembentukan Badan Koordinasi Pelaksana Revolusi Mental (BKPRM) antara lain:
  • Untuk menggali nilai-nilai Pancasila untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara.
  • Untuk mengkoordinasikan pembuatan kebijakan dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila di semua kementerian, lembaga negara di eksekutif, legislatif dan yudikatif.
  • Untuk melaksanakan transformasi nilai-nilai dasar Pancasila kepada setiap bangsa Indonesia sehingga menjadi budaya.
  • Untuk merubah budaya yang tidak sesuai Pancasila dan mencegah pengamalan budaya yang bertentangan dengan budaya bangsa Indonesia.
  • Untuk memberi masukan dan saran kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pelaksanaan Revolusi Mental.
  • Untuk mengkampanyekan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa dan negara.
  • Untuk memandu masyarakat, birokrasi, parlemen, dan seluruh bangsa Indonesia supaya mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

Prinsip-Prinsip Revolusi Mental

  1. Revolusi Mental adalah gerakan sosial untuk bersama-sama menuju Indonesia yang lebih baik.
  2. Harus didukung oleh tekad politik (political will) Pemerintah
  3. Harus bersifat lintas sektoral.
  4. Kolaborasi masyarakat, sektor privat, akademisi dan pemerintah.
  5. Dilakukan dengan program “gempuran nilai” (value attack) untuk senantiasa mengingatkan masyarakat terhadap nilai-nilai strategis dalam setiap ruang publik.
  6. Desain program harus mudah dilaksanakan (user friendly), menyenangkan (popular) bagi seluruh segmen masyarakat.
  7. Nilai-nilai yang dikembangkan terutama ditujukan untuk mengatur moralitas publik (sosial) bukan moralitas privat (individual).
  8. Dapat diukur dampaknya dan dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat.

Nilai-Nilai Revolusi Mental

Adapun nilai-nilai revolusi mental atau contoh revolusi mental dalam kehidupan sehar-hari, penulis menggunakan sumber dari situs official revolusi mental itu sendiri yang dapat anda lihat dibawah ini...
 
Demikianlah Artikel tenteng Apa Itu Revolusi Mental: Menurut Pengertian, Tujuan, Prinsip, Nilai Menurut Para Ahli.Semoga bermanfaat

Monday, August 21, 2017

Contoh Sikap Positif Terhadap Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa

Perilaku mengamalkan Pancasila ada banyak cara. Contoh-contoh dapat digunakan dlm kehidupan sehari-hari dlm memberikan perilaku sesuai dengan keluhuran nilai-nilai Pancasila dlm berbagai kehidupan. Manusia dlm kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara sering menghadapi permasalahan yg datang, begitu jg dengan masyarakat indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memerlukan pandangan hidup yg tepat dan dapat mempersatukan perbedaan sehingga permasalahan dapat dihadapi bersama, maka perlunya usaha untuk mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar negara.
Beberapa Contoh Sikap Positif terhadap Pancasila Pada Kehidupan Sehari-hari.


Peran serta warga negara Indonesia dlm upaya yg mempertahankan Pancasila dapat diwujudkan dlm kehidupan sehari-hari. Jika Pancasila tidak dapat menyentuh pada kehidupan nyata dan kita tidak dapat merasakan wujudnya dlm kehidupan sehari-hari kita maka tidak ada kata lambat laut Pancasila akan luntur , Maka dari itu perlu kita harus segera mengamalkan Pancasila pd kehidupan sehari-hari kita agar Pancasila tidak bisa luntur sampai kapanpun, sehingga Pancasila tidak akan menjadi sebuah dokumen negara yg tertulis dlm buku-buku sejarah Indonesia. Contoh Sikap Positif terhadap Pancasila dlm Kehidupan Sehari-Hari adalah sebagai berikut...

Contoh Sikap Positif terhadap Pancasila dlm Kehidupan Sehari-Hari
 
1. Sikap Positif di Lingkungan Keluarga
Di lingkungan kehidupan keluarga, misalnya tiap anggota keluarga memiliki tekat dlm mengamalkan melalui sikap-sikap antara lain sebagai berikut..
  • Berperilaku hidup sederhana
  • Menjaga kerukunan dlm keluarga
  • Selalu tekun dlm beribadah
  • Dapat bertenggang rasa pada kesusahaan anggota keluarga yg lain
  • Selalu menjunjung tinggi musyawarah mufakat dlm menyelesaikan persoalan keluarga

2. Sikap Positif di Lingkungan Sekolah
Di lingkungan kehidupan sekolah, misalnya tiap warga sekolah memiliki tekat mengamalkan Pancasila melalui sikap-sikap antara lain sebagai berikut...
  • Rajin dlm belajar untuk meraih prestasi
  • Selalu ikut serta mengikuti upacara bendera dengan tertip
  • Menghormati guru dan juga sesama teman
  • Selalu disiplin dlm mematuhi tata tertip sekolah
  • Aktif dlm menjaga kebersihan lingkungan sekolah

3. Sikap Positif di Lingkungan Masyarakat
Di lingkungan kehidupan masyarakat, misalnya pada tiap warga masyarakat bertekad dlm melakukan sikap-sikap yg mencerminkan pengalaman kita terhadap Pancasila antara lain sebagai berikut...

  • Tidak menggunakan hak milik dlm memeras orang lain
  • Melakuakn Bergotong royong mendirikan gardu pos ronda
  • Membersihkan sampah dan menertipkan saluran pembuangan air disertai pembiayaan yg dipikul secara bersama-sama
  • Mencegah pencemaran lingkungan  dan juga bahaya kebakaran, serta menggalakkan penghijauan pada tiap tempat
  • Saling menghormati satu sama lain demi terciptanya kerukunan.

4. Sikap Positif di Lingkungan Berbangsa dan Bernegara
Di lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya tiap warga negara Indonesia memiliki tekat dan bisa mengamalkan Pancasila dengan sikap-sikap antara lain sebagai berikut...
  • Menaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan yg telah berlaku
  • Membayar pajak tepat waktu dengan sesuai peraturan yg berlaku
  • Mencintai serta membina persatuan dan kesatuan bangsa
  • Selalu memihak dan membela negara-negara yg berjuang untuk memperoleh   kemerdekaannya
  • Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa dengan membeda-bedakan dari suku, keturunan, agama, kepercayaan, warna kulit, jenis kelamin, dan kedudukan sosial

Saturday, August 12, 2017

Perlunya Kehidupan Demokratis dalam Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Pentingnya Kehidupan Demokratis  dalam Bermasyarakat, Berbangsa,  dan Bernegara Setelah memahami hakikat demokrasi, kamu akan lebih lanjut mem pelajari pentingnya kehidupan yang demokratis. 

Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi yang pada mulanya tumbuh dan berkembang di Barat akhirnya berkembang juga padaIndonesia. Jika demokrasi yang telah berkembang di Barat didasarkan atas paham liberalisme, demokrasi yang diterapkan di Indonesia berdasarkan nilai-nilai yang akan terkandung dalam Pancasila. Itulah sistem demokrasi yang telah diterapkan di Indonesia yang disebut Demokrasi Pancasila.  

Perlunya Kehidupan Demokratis dalam Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Pengertian Demokrasi Pancasila - merupakan suatu paham demokrasi yang bersumber pada pandangan hidup atau falsafah bangsa Indonesia yang digali dari suatu kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Dari falsafah hidup bangsa Indonesia itulah lalu dirumuskan pada dasar falsafah negara yang kemudian diberi nama Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.  

Mengingat Pancasila sebagai falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia maka pelaksanaan demokrasi di Indonesia harus dijiwai oleh sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusya waratan/perwakilan yang mengandung semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  

Istilah kerakyatan menunjukkan bahwa segala sesuatu berasal dari rakyat, dilaksanakan oeh rakyat, dan diperuntukkan oleh rakyat. Per wakilan menunjukkan bahwa demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia pada dasarnya dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat. Hikmat kebijaksanaan berarti kearifan dalam mengambil keputusan melalui permusya waratan. Kearifan inilah yang memimpin seseorang atau golongan dalam mengambil keputusan, yaitu kearifan untuk selalu mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara.  

Permusyawaratan akan selalu menunjukkan bahwa pembicaraan dari wakil-wakil rakyat yang ingin memperoleh keputusan atau kesepakatan bersama secara arif serta bijaksana dalam suatu masalah. Istilah yang lazim adalah musyawarah mufakat.  Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang sangat banyak dianut oleh bangsa-bangsa yang ada di dunia belakangan ini. Hal ini berawal dari pemikiran bahwa demokrasi adalah salah satu sistem pemerintahan yang berorientasi pada kedaulatan rakyat.  

Setiap prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam suatu konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, prinsip-prinsip dari demokrasi termuat dalam Pembukaan UUD 1945 terutama alinea keempat yang berbunyi “...,maka disusun lah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/per wakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”  

Pernyataan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, meng isyaratkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjun-jung tinggi nilai-nilai kedaulatan rakyat. Selain itu, Indonesia meletak-kan dasar demokrasi sebagai landasan penyelenggaraan negara.  

Demokrasi Pancasila adalah suatu sistem pemerintahan yang tersirat bahwa rakyatlah yang memegang kekuasaan. Pemerintahan dalam suatu negara yang demokratis harus dapat melibatkan rakyat secara penuh dan turut serta membangun suatu kedaulatan, jalannya pemerintahan, dan menjadi bagian dari organisasi kekuasaan negara. Demokrasi Pancasila memiliki kekhasan tersendiri diban dingkan dengan demokrasi negara-negara lain karena nilai-nilai Demokrasi Pancasila merupakan hasil dari kristalisasai serta nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat Indonesia.  

Walaupun hal yang termuat dalam prinsip-prinsip demokrasi yang bersifat universal tidak semuanya tertuang dalam Demokrasi Pancasila,  nilai-nilai Demokrasi Pancasila bisa mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi tersebut.  

Negara demokrasi yang sedang berupaya memperbaiki suatu tatanan kehidupan politiknya, perlu didukung dan juga perilaku masyarakatnya yang akan selalu mencerminkan perilaku yang taat terhadap aturan yang berlaku. Bentuk perilaku politik yang begitu sederhana dan sesuai dengan aturan adalah sebagai berikut:

  • Adanya pengakuan hak asasi manusia sebagai pengakuan terhadap martabat manusia dengan cara tidak melupakan kepentingan umum.     
  • Turut mendukung adanya suatu usahadalam  penataan kehidupan politik yang diarahkan pada penumbuhan dan pengembangan tatanan politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.     
  • Meningkatkan, serta dapat mengembangkan kehidupan demokrasi, dan tegaknya hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka terpeliharanya kemantapan stabilitas politik yang sehat dan dinamis.
  • Turut serta dalm mengembangkan budaya politik yang menjunjung tinggi semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab dengan didukung oleh moral dan etika politik yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila.     
  • Ikut meningkatkan program pendidikan politik yang juga berdasarkan dari Pancasila dan UUD 1945 bagi semua lapisan masyarakat agar setiap masyarakabisa t sadar akan hak serta kewajibannya sebagai warga negara.     
  • Mengutarakan dan memperjuangkan suatu aspirasi dan kepentingan masyarakat dengan wadah penyalur aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pentingnya kehidupan demokratis dalam kehidupan ber masyarakat, berbangsa, dan bernegara terdapat prinsip-prinsip yang harus diterapkan untuk menjamin kehidupan demokrasi yang sesungguhnya. Berikut prinsip-prinsip pentingnya kahidupan demokrasi.
1. Pemerintahan Berdasarkan Hukum
Dalam negara demokrasi undang-undang mempunyai batas penggunaan kekuasaan tersendiri. Setiap penggunaan kekuasaan yang tidak dibatasi oleh undang-undang akan memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan. Oleh karena itu, kekuasaan dalam negara demokrasi terikat oleh hukum.
2. Pembagian Kekuasaan
Untuk mewujudkan  rule of law, kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan menjalankan undang-undang, dan kekuasaan untuk mengadili terhadap pelanggaran undang-undang tidak boleh berada di dalam satu tangan. Montesquieu dalam teori trias politica menyatakan bahwa agar kekuasaan itu tidak berpusat pada satu tangan maka kekuasaan itu harus dipisahkan menjadi tiga bagian sebagai berikut.
  • Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang.
  • Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang.
  • Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili terhadap pelanggaran undang-undang.
3. Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia
Pemerintahan yang demokrasi akan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Setiap warga negara memiliki persamaan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya.
4. Peradilan yang Bebas
Peradilan yang bebas, artinya peradilan yang tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh kekuatan atau kekuasaan apapun. Maksudnya agar badan-badan peradilan tersebut benar-benar dapat menjalankan tugasnya secara adil.
5. Asas Manajemen Terbuka
Agar tujuan negara dapat dicapai dan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat maka pemerintah dalam negara demokrasi menganut asas open management, yaitu
  • Partisipasi sosial, yaitu ikut sertanya rakyat dalam pemerintahan.
  • Tanggung jawab sosial, yaitu pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat.
  • Dukungan sosial, yaitu adanya dukungan rakyat.
  • Kontrol sosial, yaitu pengawasan dari rakyat terhadap pemerintah.

6. Adanya Partai Politik
Dalam negara demokrasi modern, keberadaan partai politik merupakan suatu hal yang sangat penting. Partai politik dalam negara demokrasi berfungsi menyalurkan aspirasi atau kehendak rakyat serta memberikan pendidikan politik bagi kadernya dan simpatisannya. Partai politik merupakan syarat penting dan sarana yang tidak boleh ditiadakan dalam suatu negara yang demokratis.
7. Adanya Pemilihan Umum
Pemilihan umum adalah suatu proses ketika rakyat sesuai dengan ketentuannya dapat menggunakan haknya untuk memilih orang-orang yang akan mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan politik yang dimaksud tentu beraneka ragam, yaitu posisi presiden dan wakil presiden, kepala daerah, DPR, DPRD, dan DPD.
8. Adanya Pers dan Media Massa yang Bebas
Kebebasan pers dan media massa merupakan prinsip yang sangat penting. Kebebasan tersebut penting untuk memberikan kritik membangun dan sebagai kontrol terhadap pemerintahan yang berkuasa. Dengan adanya kebebasan pers dan media massa rakyat dapat menyalur kan suara hati dan pikirannya kepada khalayak umum. Mengekang kebebasan pers dan media massa berarti mengekang hak-hak rakyat untuk menyalurkan aspirasinya. Akan tetapi, kebebasan pers dan media massa harus diimbangi dengan tanggung jawab dari pers dan media massa tersebut.
Perjalanan demokrasi suatu bangsa tidak bersifat statis atau tetap karena suatu negara juga mempunyai karakter serta tujuan dalam mencari suatu sistem yang tepat untuk penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Begitu pula bangsa Indonesia mengalami beberapa bentuk sistem pemerintahan yang diklasifikasikan dalam suatu masa atau kondisi tertentu, seperti Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi.

Demikian  Pentingnay Kehidupan Demokratis dalam Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.Semoga bermanfaat